Ketua Harian PBTI Zulkifli Tanjung, Penyelenggara Pertandingan Wajib Gelar kategori Prestasi

Mar, 16 2017
Opini

Akan semakin sulit kedepan taekwondo Indonesia bisa bersaing ditengah atmosfir persaingan yang ketat dan kompetitif di dunia Internasional, jika proses menciptakan generasi atlet yang berkualitas tidak dibarengi dengan atmosfir kejuaraan-kejuaraan di tanah air yang hanya mengedepankan unsur festival-nya ketimbang prestasinya. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian PBTI, Zulkifli Tanjung ketika menerima redaksi TIN di kantornya di bilangan Senayan Jakarta, 15/3.

Zulkifli Tanjung, yang biasa disapa Zul itu menegaskan, bahwa sejak dua-tiga tahun kebelakang, perkembangan dan persaingan taekwondo, baik dilevel kawasan Asia Tenggara maupun di tingkat dunia begitu pesat dan dinamis. Negara-negara lain mulai terlihat sangat serius mengembangkan dan menggenjot prestasi cabor asal Korea ini dinegaranya. Tidak heran, di kawasan Asia Tenggara saja saat ini, Vietnam, Thailand, Filipina menjelma menjadi salah satu negara yang menembus kekuatan dunia olahraga yang dipertandingkan di olimpiade ini.

Geliat generasi atlet yang begitu pesat perkembangannya juga terjadi di negara-negara kawasan Asia Selatan dan Afrika. Benua lain seperti Eropa dan beberapa negara di Amerika Selatan juga mulai mendekati prestasi Korea Selatan sebagai jawaranya taekwondo dunia. Dan jika melihat meratanya perolehan medali di Olimpiade Rio tahun lalu, hal ini menggambarkan jelas bahwa negara-negara yang tadinya dianggap level ke dua, saat ini tengah menunjukkan determinasinya dalam ikut serta mewarnai prestasi taekwondo di level tertunggi dunia. 

Bagaimana dengan Indonesia, Menurut Zul, hal ini merupakan tantangan sekaligus warning bagi taekwondo Indonesia. Jika mindset pola pembinaan atlet terus begini-begini saja, maka Indonesia kemungkinan akan makin terus tergerus di tengah persaingan yang ketat dan kompetitif tersebut. Zul menyebut salah satu mindset yang menjadi titik perhatian PBTI adalah mengenai kualitas kejuaraan yang seharusnya menjadi sarana dan kawah candradimuka-nya pembinaan dan pengembangan atlet dalam membentuk karakter dan prestasi, tapi justru ia melihat sepertinya tidak banyak dirasakan atlet karena penyelenggara pertandingan atau kejuaraan lebih fokus ke kejuaraan kategori festival ketimbang prestasi.

"Hampir setiap minggu rata-rata di tanah air, pasti ada kejuaraan taekwondo, namun dari berbagai kejuaraan tersebut, amat minim kita bisa saksikan kejuaraan yang menggelar kelas prestasi bagi atlet daerah. Jikapun ada berapa banyak ?" Ujar Zulkifli.  

Ditambahkan Zulkifli Tanjung, Jangan heran saat ini daerah kesulitan mendapatkan atlet. Mencari dan mendapatkan atlet dengan kualifikasi postur dan kecepatan saja sangat sulit. Padahal daerahlah yang memproduksi atlet, bukan PBTI. Jadi ketika daerah menuntut prestasi maksimal PBTI di kejuaraan internasional, namun kontribusi mendapatkan kualitas atlet dengan kriteria yang di inginkan oleh PBTI tidak mampu dipenuhi, maka sulit pula rasanya kita mengejar ketertinggalan ini jika kita tidak melakukan terobosan efektif untuk mengatasi kendala tersebut.

Oleh karenanya, Zul menegaskan bahwa seluruh pengprov di tanah air harus memiliki concern ke arah sini. Selama ini menurutnya antara Pengprov dengan penyelenggara kejuaraan tidak bersinergi pada satu titik. Yakni masalah mendapatkan atlet dan mengejar prestasi. Hubungan antara pengprov dengan penyelenggara pertandingan, menurut Zul lebih pada urusan perizinan semata. Padahal, Pengprov seharusnya bisa lebih proaktif mendorong dan mensupervisi kejuaraan agar makin berkualiatas dan tidak hanya melulu mengendepankan aspek komersialisasinya ketimbang sport dan prestasinya. 

Dalam konteks untuk memberdayakan peran pengprov dalam menata-kelola kejuaraan di berbagai daerah inilah, salah satu langkah yang diterapkan PBTI untuk bisa melihat adanya regerenasi atlet yang berkualitas melalui kejuaraan yang berkualitas pula. Dan kejuaraan yang berkualitas itu menurut Zul adalah kejuaraan yang bukan saja mengedepankan sisi atmosfirnya saja, tapi juga mengedepankan sisi prestasinya. 

Intinya lanjut Zul disetiap kejuaraan harus ada kelas prestasi, prasyarat ini mutlak. Penyelenggara kejuaraan minimal harus membuat paling sedikit 4 kelas prestasi untuk putra-putri. Atau minimal dalam level kejuaraan tingkat nasional, penyelenggara kejuaraan harus menyediakan slot minimal 120 atlet untuk kategori kelas prestasi. Dan ketentuan mengenai ketegasan dibukanya kelas prestasi selain festival ini harus terekomendasi pengprov. Jika tidak, maka Pengprov bisa menolak perizinan kejuaran tersebut. Intinya pengprov adalah otoritas tertinggi di mana tempat kejuaraan tersebut berlangsung, "Sudah saatnya Pengprov berdaya dan memiliki pengaruh yang otoritatif dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap masalah pembinaan dan pengembangan atlet." tegas Zul

Ditambahkan Zul, apa yang didapatkan atlet jika pertandingan cuma dilakukan beberapa menit, sementara padahal si atlet latihan sudah jatuh bangun menguras energi." Jika hal ini terus dilakukan, mustahil atlet akan bisa mengeluarkan dan menyalurkan kemamuannya dengan baik.

Dalam kerangka pemikiran itulah salah satunya, mengapa SOP pertandingan PBTI yang baru ini dikeluarkan. Harus ada marwah bagi pengurus dalam mengelola organisasi taekwondo di daerahnya. Oleh karenanya, Zul meminta SOP ini di sosialisasikan pengprov keseluruh stakeholders taekwondo di daerahnya masing-masing. PBTI membuka ruang komunikasi kapanpun jika ada pertanyaan dan masukan konstruktif dari daerah terkait diluncurkannya SOP tersebut.

Seperti diketahui, PBTI saat ini bersyukur bahwa cabor taekwondo di akui oleh KONI sebagai salah satu cabor dengan tata kelola organisasi yang paling baik. Disamping itu, cabor ini juga begitu marak dan memasyarakat di tanah air. Terbukti dengan begitu sering dan tingginya intensitas kejuaraan-kejuaraan yang diigelar. Menurut Zul, kondisi ini perlu dipertahankan dengan baik. Apalagi dengan kejuaraan yang sudah menggunakan teknologi PSS dan scoring system.  Namun dirinya juga mengingatkan agar maraknya kejuaraan juga harus dimbangi dengan kualitas kejuaraan yang sesuai dengan standard yang kita inginkan. Intinya kita harus seimbang. 

"Dapat atmosfirnya, dapat nilai-nilai industri dan komersialisasinya serta dapat prestasi dengan kualitas atlet yang baik." terang Zul. 

Penyelenggara kejuaraan juga diingatkan agar taat pada aturan yang ada di SOP. Antara lain soal cakupan dan tagline kejuaraan. Misalnya tidak boleh ada istilah nama kejuaraan misalnya "Kejurnas Taekwondo". Istilah kejurnas hanya digunakan oleh PBTI untuk kejurnas taekwondo yang diselenggarakan oleh PBTI. Jika ada penyelenggara membuat event dengan level nasional, maka kejuaraan tersebut dinamakan open turnamen tingkat nasional. Tingkat nasionalpun memiliki syarat apabila minimal diikuti oleh 5 propinsi di Indonesia. dibawah itu level kejuaraan tetap level daerah, Level Kabupaten atau Level kota.  Sama dengan tingkat nasional, Istilah kejurda juga hanya dimiliki oleh pengprov. Penyelenggara cukup menyebut nama kejuaraannya saja, atau jika menggunakan istilah Kejuaraan taekwondo tingkat daerah atau Open turnamen daerah. Di tiap-tiap level kejuaraan tersebut, maka penyelenggara wajib berkoordinasi dengan pengurus sesuai dengan tingkatan kejuaraannya.

Hal tersebut penting, karena selama ini terkesan jika ijin prinsip yang dikeluarkan oleh PBTI sudah keluar, maka penyelenggara kejuaraan tidak lagi terlibat dengan pengurus di daerahnya. Jadi menurut Zul, proses bottom-up perizinan kejuaraan, hingga teknis kejuaraan tetap melibatkan pengprov dan pengurus di daerah (Pengkab/Pengkot). Disitulah harus terbangun proses persamaan persepsi, sinergi dan berbagi kontribusi dari output kejuaraan. "Penyelenggara mendapatkan keuntungan, pengurus mendapatkan tambahan dana pembinaan dan utamanya mendapatkan atlet berprestasi.." Tutup Zul.